Home News 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK jadi ASN di Lingkungan Polri, Begini...

56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK jadi ASN di Lingkungan Polri, Begini Penjelasan Mahfud MD

62
0
Mengkopolhukam Mahfud MD. Foto: kominfo.go.id

BERNASNEWS.COM – Polemik terkait nasib 56 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat setelah tidak lulus TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) kini terjawab. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berencana akan merekrut mantan pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN di lingkungan Polri. Bahkan menurut Kapolri, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana tersebut.

Menanggapi rencana Kapolri tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD pun menyambut baik karena diharapkan kontroversi tentang nasib 56 mantan pegawai KPK tersebut segera bisa diakhiri.

Kontroversi ttg 56 Pegawai KPK yg terkait TWK bs diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dgn semangat kebersamaan. Langkah KPK yg melakukan TWK menurut MA dan MK tdk salah scr hukum. Tp kebijakan Presiden yg menyetujui permohonan Kapolri utk menjadikan mereka sbg ASN jg benar,” cuit Menkopolhukam Mahfud MD dikutip Bernasnews.com dari akun Twitternya @mohmahfudmd yang diunggah pada Kamis, 30 September 2021.

Ke-56 pegawai KPK yang tak lulus TWK tersebut secara resmi diberhentikan dengan hormat dari KPK pada 30 September 2021. Mereka pun sudah pamit sekaligus mengembalikan barang inventaris ke KPK pada hari itu juga.

(Baca juga: Ferdinand Hutahaean Minta Prsiden Tolak 56 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK ke Istana)

Menurut Mahfud MD, dasar Presiden Jokowi menyetujui rencana Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tak lulus TWK tersebut untuk menjadi ASN di lingkungan Polri adalah Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 tahun 2020. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Selain itu, menurut Mahfud MD, Presiden dapat mendekegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014.

Menanggapai pertanyaan seorang netizen Erik Purnama Putra di akun @elangkesepian,”Pak, kan mereka dilabeli Taliban, kok disetujui RI 1 dan Kapolri jadi penyidik Polri?” Menkopolhukam Mahfud MD menjawab: Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi.

Netizen lainnya menilai ini sebagai jalan tengah terbaik, semomoga tidak ada lagi yang ribut-ribut dan pegawai yang tidak lolos dapat meneruskan itikad baiknya untuk memberantas korupsi. (lip)

Sumber: Twitter @mohmahfudmd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here