Home Ekonomi 4 Pilar Penting Mendasari RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

4 Pilar Penting Mendasari RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

94
0
Menkeu Sri Mulyani menandatangani keputusan tingkat I dalam Rapat Kerja Komisi XI tentang RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Selasa, 24 November 2021. Foto: [email protected]

BERNASNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenke) bersama Komisi XI DPR RI tengah membahas materi RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahkan pada Selasa, 24 November 2021, telah mengambil keputusan tingkat I dalam forum rapat kerja.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, penyusunan RUU ini bukan untuk resentralisasi tapi upaya penguatan akuntabilitas dan harmonisasi antara pusat dan daerah. Dikutip Bernasnews.com dari akun Instagram @smindrawati, menurut Menkeu, ada sedikitnya 4 pilar yang melandasi penyusunan RUU tersebut.

Pertama, untuk meminimalisir ketimpangan vertikal antara pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Kedua, mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.

Kemudian ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik pajak daerah maupun transfer dari pusat, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat daerah.

Dan keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah, agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal.

“Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Komisi XI dan DPD atas komitmen dan juga kontribusinya dalam penyusunan RUU ini hingga dapat disahkan pada pembicaraan tingkat I,” kata Menkeu Sri Mulyani.

https://www.instagram.com/smindrawati/

“Harapan saya, hadirnya RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini dapat memperbaiki desain desentralisasi dan juga otonomi daerah yang berkelanjutan dan juga akuntabel. Selain itu, RUU ini dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam bersinergi untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, dari Sabang hingga Merauke,” tambah Menkeu. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here