Home News 24 Tahun Kasus Udin Tak Tuntas, Catatan Buruk Hukum Pidana dan Utang...

24 Tahun Kasus Udin Tak Tuntas, Catatan Buruk Hukum Pidana dan Utang Kepolisian Indonesia

753
0
Poster peringatan kematian Udin, 16 Agustus 1996-16 Agustus 2020. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Hari ini, 16 Agustus 2020, kematian wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, genap 24 tahun. Dan sampai 24 tahun atau 8.760 hari kematian wartawan yang diduga kuat dilakukan oleh pembunuh bayaran akibat berita-berita yang ditulisnya di Harian Bernas, terutama terkait kasus korupsi dan kebijakan Bupati Bantul saat itu, hingga kini belum tuntas atau bahkan tak akan tuntas.

Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat untuk Udin ([email protected]) dan AJI Yogyakarta menyatakan sikap menolak penghentian atau impunitas kasus pembunuhan jurnalis Udin oleh pemerintah. Sebab, kasus Udin yang tidak tuntas diusut menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers Indonesia.

[email protected] juga mengajak setiap orang untuk berusaha memperjuangkan akses informasi yang bisa diandalkan dan berita yang independen. Dan jurnalis di seluruh dunia seharusnya bekerja di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan bebas dari sensor.

“Kami juga menolak pasal-pasal dalam UU ITE yang membungkam sikap kritis media terhadap penguasa,” tulis [email protected] dalam rilis yang diterima Bernasnews.com, Minggu (16/8/2020), terkait peringatan 24 tahun kematian Udin, 16 Agustus 2020.

Makam Udin di Bantul. Foto : Istimewa

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Koordinator [email protected] Tri Wahyu KH, Ketua AJI Yogyakarta Shinta Maharani dan Koordinator Divisi Advokasi dan Serikat Pekerja AJI Yogyakarta Rimbawana yang tergabung dalam [email protected], dinyatakan bahwa jurnalis, aktivis anti-korupsi dan aktivis pro-demokrasi setiap hari sarapan angka-angka. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun mendapatkan suguhan menu janji palsu. Selama 24 tahun alias 8.760 hari tak ada kepastian hukum penyelesaian kasus pembunuhan wartawan Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin.

“Bulan demi bulan kami berdiri di tengah terik matahari dan hujan di depan Gedung Agung untuk aksi diam memprotes pengabaian kasus Udin setiap tanggal 16. Menghitung angka-angka kerap membuat kami teringat penguasa yang setiap pagi sarapan angka-angka di masa pandemi. Kami berharap dia juga sarapan angka-angka menunggu keadilan dan ketidakpastian atas kebrutalan ‘negara’ terhadap manusia.

Dan nyawa Udin berakhir sehari sebelum peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Di tangan kekuasaan, Udin tewas tanpa mendapatkan keadilan. Perangkat hukum gagal menuntaskan kasus pembunuhan Udin selama 24 tahun.

Menurut [email protected], kematian Udin diduga kuat berkaitan dengan tulisannya yang kritis tentang korupsi megaproyek Parangtritis. Udin juga menulis upaya Bupati Bantul saat itu yang memberikan upeti Rp 1 miliar kepada Yayasan Dharmais pimpinan Presiden Soeharto menjelang pemilihan bupati baru pada tahun itu. Upeti tersebut diduga kuat agar Bupati Bantul saat itu bisa terpilih kembali.

Udin dianiaya dua orang berbadan tegap dan berikat kepala berwarna merah pada 14 Agustus 1996 malam hingga koma selama tiga hari di RS Bethesda. Dia meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit pada 16 Agustus 1996.

Kasus pembunuhan Udin memberikan catatan buruk hukum pidana dan utang kepolisian Indonesia. Profesionalisme polisi patut dipertanyakan. “Kematian Udin diduga kuat berhubungan dengan tulisan-tulisannya yang kritis, yakni korupsi megaproyek Parangtritis. Menjelang pemilihan bupati baru tahun itu, Udin menulis upaya Bupati Bantul memberikan upeti Rp 1 miliar kepada Yayasan Dharmais pimpinan Presiden Soeharto,” tulis [email protected] dalam pernyataannya.

Kasus Udin pernah disidangkan dengan menyeret terdakwa palsu, Dwi Sumadji alias Iwik dengan dalih perselingkuhan. Iwik membantah semua tuduhan itu dan hakim membebaskannya. Sementara penyidik kasus Udin dari kepolisian resor Bantul, Sersan Mayor Edy Wuryanto yang merekayasa perkara Iwik selaku tersangka pembunuh Udin tidak diadili. Di Mahkamah Militer, Edy Wuryanto didakwa menghilangkan bukti penting kasus Udin, di antaranya buku catatan Udin yang diambil dari Marsiyem, isteri Udin dan darah Udin yang dilarung ke Pantai Parangtritis.

Setelah melewati proses persidangan yang lama, Edy hanya mendapat hukuman 10 bulan penjara karena kelalaiannya. Sedangkan berdasarkan investigasi wartawan Bernas yang bergabung dalam Tim Kijang Putih dan Tim Pencari Fakta dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta menghasilkan petunjuk ada dugaan pembunuhan Udin karena sejumlah berita korupsi di Bantul yang ditulisnya.

Sejumlah upaya hukum dan advokasi dilakukan, termasuk memberikan data-data hasil investigasi itu kepada polisi. Namun polisi tetap berpegang teguh Iwik pelakunya.

Tanpa rasa takut

Menurut [email protected], setiap jurnalis berhak untuk bekerja tanpa rasa takut. Jurnalis memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar sekaligus mengontrol kekuasaan. Jurnalis tidak boleh bekerja dalam suasana ketakutan di bawah ancaman aparat, militer, milisi sipil, dan preman.

Di dunia, UNESCO mencatat hampir 90 persen dari yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis belum dihukum. Ada 1.109 jurnalis yang dibunuh di dunia sejak 2006 hingga 2018. Sementara di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis masih tinggi, mulai dari perampasan alat hingga pemidanaan.

Dalam periode satu tahun terakhir, setidaknya ada 53 kasus kekerasan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 42 kasus. Jenis kekerasan terbanyak kekerasan fisik (18 kasus), perusakan alat atau data hasil liputan (14), ancaman kekerasan atau teror (8). Dari sisi pelaku kekerasan, polisi dan aparat penegak hukum yang menjadi pelaku terbanyak, yakni 32 kasus.

Serangan terhadap jurnalis makin kompleks di masa sekarang. Sejumlah jurnalis mengalami perisakan online, pengungkapan data pribadi.

UU ITE Membungkam Kritik

Menurut [email protected], serangan terhadap jurnalis kini semakin kompleks. Pasal tentang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berlebihan dan membungkam kerja jurnalis.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 bulan 15 hari kepada jurnalis Banjarhits Diananta Putra Sumedi pada 10 Agustus 2020. Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan semestinya tidak memproses kasus sengketa jurnalistik yang melibatkan Diananta. Polisi mengabaikan nota kesepahaman Dewan Pers-Kepala Kepolisian. Kesepahaman itu isinya adalah jika terdapat laporan atau kasus jurnalis, polisi harus menyerahkan perkara tersebut ke Dewan Pers.

UU ITE berbahaya karena bisa digunakan untuk membungkam pers. Seharusnya pemerintah dan DPR juga menghapus pasal karet, khususnya Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 soal dugaan penyebaran kebencian. Dua pasal ini bisa dengan mudah dipakai oleh siapa saja, termasuk untuk membungkam sikap kritis media terhadap penguasa. Vonis itu menjadi tanda bahaya bagi setiap jurnalis. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here