bernasnews — Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo, S.H., M.Sos., M.M., menghadiri kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi DIY diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Wilayah Provinsi DIY, bertempat di The Kasultanan Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo, Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Selasa (20/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. Ahmad Riza Patria, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolda DIY Irjen Pol. Anggoro Sukartono, Sekda DIY, para bupati dan wali kota se-DIY, serta seluruh lurah dan kepala desa se-DIY.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DIY Agung Rektono Seto dalam sambutannya mengemukan, bahwa peresmian Posbankum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Hukum RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Daerah DIY, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pos Bantuan Hukum diharapkan dapat memberikan layanan hukum yang cepat, mudah, dan berkeadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” harap Agung.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI menegaskan, bahwa pembentukan Posbankum merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum masyarakat desa, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan, bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Posbankum di DIY. Menurut Menhum, keadilan harus dapat dirasakan masyarakat melalui satuan pemerintahan terkecil, yakni desa dan kelurahan.
“Juga didukung oleh reformasi pelayanan hukum yang berkelanjutan,” ujar Menhum Dr. Supratman Andi Agtas. (*/ nun)
