bernasnews – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025 yang berlangsung belum lama ini, Sri Sultan menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah DIY.
Dalam pemaparannya, Sri Sultan menyampaikan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah berada pada kategori “Baik”. Namun, ia menegaskan bahwa capaian ini tidak boleh membuat OPD berpuas diri. Menurutnya, angka rata-rata bukan indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Saya harap tidak ada yang merasa puas. Kepala OPD harus terus merefleksikan programnya. Apakah benar membawa manfaat nyata bagi rakyat?” ujar Sri Sultan seperti diberitakan tugujogja.id.
Evaluasi yang disampaikan secara terbuka ini menunjukkan kontras yang mencolok di antara OPD. Satpol PP DIY berhasil meraih posisi tertinggi sebagai Pengguna Anggaran Terbaik.
Capaian ini mendapat sorotan positif, terutama karena instansi tersebut dinilai mampu memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Sebaliknya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY harus menelan pil pahit. Instansi ini berada di posisi terbawah dalam evaluasi kinerja penggunaan anggaran.
Sebuah ironi mengingat pendidikan selama ini digadang-gadang sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Sri Sultan juga menyoroti kinerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Di tingkat ini, Badan Penghubung Jogja di Jakarta (BPJKS) tampil sebagai instansi dengan kinerja terbaik.
Di sisi lain, Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo justru menjadi yang terburuk. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan pendidikan menengah, yang seharusnya menjadi prioritas.
Peta kinerja di sektor pendidikan juga terlihat dari hasil evaluasi sekolah kejuruan. SMKN 6 Yogyakarta mendapat pengakuan sebagai sekolah vokasi terbaik, baik dari sisi serapan anggaran maupun pencapaian program.
Sebaliknya, SMKN 1 Pandak mendapatkan catatan buruk karena berada di posisi paling rendah dalam daftar evaluasi.
Dalam pernyataan lanjutannya, Sri Sultan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berorientasi pada manfaat nyata. Ia menolak praktik birokrasi yang hanya mengutamakan penyelesaian laporan administratif semata.
“Jangan cuma asal laporan selesai. Anggaran itu milik rakyat. Kalau tidak memberikan manfaat substansial, berarti kita gagal mengelola amanah,” ucap Sri Sultan.
Ia juga mengajak seluruh lini pemerintahan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas level, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
“Jangan sampai kita sibuk mengurus prosedur tapi lupa esensi. Pembangunan itu harus menyentuh hidup masyarakat. Bukan sekadar pencitraan,” pesan Sultan mengakhiri.
Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk melakukan pembenahan, terutama bagi sektor-sektor strategis seperti pendidikan yang menjadi sorotan utama.
Dengan pendekatan evaluasi terbuka dan berbasis dampak, Sri Sultan berharap DIY bisa terus memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik. (Eln)
