bernasnews – Ribuan pengemudi ojek online akan menggelar demo besar-besaran pada 20 Mei 2025 dengan aksi offbid serentak. Ketahui jadwal, lokasi, dan tuntutan lengkapnya agar Anda bisa mengantisipasi dampaknya.
Gelombang protes dari para pengemudi ojek online kembali menguat. Pada 20 Mei 2025 mendatang, ribuan driver dari berbagai wilayah akan menggelar aksi unjuk rasa serentak yang diberi tajuk Aksi 205.
Tak hanya melakukan demonstrasi di jalanan, para pengemudi ini juga sepakat melakukan aksi offbid massal, yakni menonaktifkan aplikasi secara kolektif sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap aplikator yang dinilai tidak menaati regulasi.
Aksi ini digagas oleh sejumlah organisasi pengemudi, salah satunya adalah Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang mengajak seluruh mitra ojek online untuk turun ke jalan dan menghentikan operasional selama satu hari penuh.
Aksi ini dipastikan berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat yang selama ini sangat mengandalkan layanan transportasi berbasis aplikasi.
Jadwal Offbid dan Aksi Demo Ojol 20 Mei 2025
Berdasarkan informasi dari Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, aksi demonstrasi besar-besaran ini akan dilangsungkan pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Para pengemudi ojol akan melakukan offbid total di seluruh wilayah Jabodetabek, dimulai dari pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Artinya, selama 24 jam penuh, layanan ojek online akan tidak beroperasi, termasuk untuk pengiriman makanan, barang, hingga transportasi penumpang.
Sementara itu, aksi turun ke jalan akan dimulai pukul 13.00 WIB dan berlanjut hingga selesai. Diperkirakan, sebanyak 250 ribu driver di Jabodetabek akan mengikuti offbid, sementara sekitar 10 persen di antaranya akan hadir secara fisik dalam unjuk rasa di sejumlah titik utama.
Lokasi Demo Ojol: Dari Jakarta hingga Daerah Lain
Tak hanya berpusat di Ibu Kota, aksi ini juga akan meluas ke berbagai kota besar di Indonesia. Setidaknya 500 ribu pengemudi ojol di berbagai daerah diprediksi akan terlibat dalam aksi ini. Kota-kota yang akan terdampak antara lain:
- Jakarta: Titik aksi akan terfokus di tiga lokasi strategis, yaitu Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.
- Bandung: Massa akan berkumpul di Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, demo dan offbid juga akan dilakukan di kota-kota seperti Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, hingga Ambon. Masyarakat yang berada atau memiliki aktivitas di sekitar lokasi-lokasi tersebut disarankan untuk menghindari jalur rawan kemacetan dan mencari alternatif transportasi lain.
Tuntutan Pengemudi Ojol kepada Pemerintah dan Aplikator
Akar dari aksi ini bukanlah sekadar kekecewaan sesaat. Para pengemudi merasa aplikator telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi resmi, khususnya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 1001 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Kepmenhub No. KP 667 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur pedoman tarif jasa pengangkutan sepeda motor berbasis aplikasi.
Namun, menurut sejumlah pengemudi, perusahaan aplikator justru masih melakukan pemotongan pendapatan yang dinilai tidak adil, bahkan mencapai 50 persen di beberapa kasus.
Inilah yang mendorong mereka menuntut adanya revisi besar-besaran dan perlindungan terhadap kesejahteraan para driver.
Beberapa tuntutan utama mereka antara lain:
- Pemangkasan potongan aplikasi maksimal 10 persen, bahkan jika memungkinkan, penghapusan potongan sepenuhnya.
- Penetapan tarif yang adil dan transparan untuk semua layanan: penumpang, makanan, dan logistik.
- Penghapusan skema diskriminatif, seperti:
- GrabBike Hemat dan program order prioritas lainnya,
- Skema slot dan aceng (argo goceng) pada Gojek,
- Skema hub di ShopeeFood,
- Prioritas order di Maxim, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lain-lain.
Khusus di Bandung, para pengemudi juga menuntut intervensi dari pemerintah daerah. Mereka meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus yang mengatur ekosistem transportasi online.
Selain itu, mereka juga mendesak agar pendapatan bersih pengemudi dijadikan dasar regulasi yang sah berdasarkan ketetapan dari Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat.
Aksi Lanjutan dari Demo Februari 2025
Perlu diketahui bahwa ini bukan kali pertama para pengemudi ojol melakukan aksi serupa tahun ini. Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, unjuk rasa juga sempat digelar dengan tuntutan utama berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh aplikator.
Namun karena belum ada respons konkret, maka aksi kali ini dianggap sebagai bentuk “reuni aspirasi” dan lanjutan dari perjuangan yang masih belum tuntas.
Penutup
Aksi unjuk rasa dan offbid ojol pada 20 Mei 2025 ini diperkirakan akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya yang bergantung pada layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi.
Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat mulai menyiapkan alternatif perjalanan serta memahami isu yang sedang diperjuangkan para pengemudi demi menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan manusiawi.
***
