bernasnews – Menanggapi demo yang dilakukan di sejumlah daerah pada Hari Buruh hari ini, Presiden Prabowo memberikan sejumlah janji-janji.
Hari Buruh Internasional tahun 2025 mencatatkan sejarah baru di Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno lebih dari enam dekade silam, seorang Presiden Republik Indonesia kembali hadir langsung di tengah massa buruh.
Presiden Prabowo Subianto muncul di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (1 Mei 2025), dan menyampaikan langsung pidato kepada ratusan ribu pekerja yang berkumpul dalam peringatan Hari Buruh atau May Day.
Kehadiran Prabowo dalam peringatan ini bukan sekadar simbolis. Dalam pidatonya, ia menanggapi langsung aspirasi buruh dan menyampaikan sejumlah komitmen nyata yang akan diperjuangkannya selama masa pemerintahannya.
Pidato tersebut disambut antusias oleh para buruh yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia.
Komitmen Besar: Hapus Sistem Outsourcing
Salah satu pernyataan paling menonjol dalam pidato Presiden Prabowo adalah janji penghapusan sistem kerja outsourcing.
Sistem ini kerap dipandang sebagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja karena dianggap merugikan posisi tawar buruh.
Prabowo menyatakan bahwa ia akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk segera melakukan kajian mendalam guna menghapus sistem outsourcing.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kepentingan investasi demi keberlangsungan ekonomi nasional.
“Kita harus realistis. Jika tidak ada investor, maka tidak akan ada pabrik, dan jika tidak ada pabrik, tidak ada pekerjaan,” ujar Prabowo dengan tegas.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Suara Buruh Masuk Istana
Untuk memastikan setiap kebijakan berpihak pada keseimbangan antara buruh dan investor, Prabowo mengumumkan rencananya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Dewan ini akan diisi oleh perwakilan tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan memiliki peran strategis dalam memberi masukan kepada Presiden terkait kebijakan perburuhan.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk konkret untuk memberikan ruang partisipasi kepada buruh dalam pengambilan keputusan.
Tak hanya fokus pada perlindungan hak pekerja, Dewan ini juga diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, buruh dan pelaku usaha.
Dorongan Segera untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Di tengah pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya perlindungan bagi kelompok pekerja rumah tangga yang selama ini sering terpinggirkan dalam sistem hukum ketenagakerjaan.
Ia berkomitmen mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Prabowo menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini akan mulai dilakukan pada pekan yang sama dengan peringatan May Day 2025.
“Semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di rumah tangga, wajib mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” tegasnya.
Atensi Khusus untuk Pekerja Laut dan Industri Perikanan
Prabowo juga menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor-sektor kerja yang sering kali luput dari perhatian publik dan pembuat kebijakan.
Ia menyinggung pentingnya membentuk regulasi khusus untuk pekerja di sektor kelautan, perikanan, dan perkapalan, mengingat kontribusi vital sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Ia menilai bahwa buruh di sektor tersebut memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar dapat bekerja dalam kondisi yang aman, adil, dan manusiawi. Pemerintah berencana menyusun undang-undang baru guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi mereka.
Gagas Satgas PHK dan Pertemuan Buruh-Pengusaha
Sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, Prabowo juga menyampaikan rencananya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini akan bertugas memfasilitasi penyelesaian masalah bagi buruh yang mengalami PHK secara sepihak atau tidak adil.
Tak hanya itu, ia juga berinisiatif mempertemukan para pemilik perusahaan dan pimpinan serikat buruh.
Rencananya, 150 pemilik perusahaan dan 150 pimpinan serikat akan diundang langsung ke Istana Bogor untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi peningkatan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia.
Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Investasi
Meski memberikan banyak janji yang berpihak pada pekerja, Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap pentingnya menjaga iklim investasi. Ia menyampaikan bahwa seluruh langkah perlindungan terhadap buruh akan dirancang dengan penuh pertimbangan agar tidak menghambat arus investasi yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Dengan prinsip keseimbangan ini, Prabowo berharap hubungan industrial di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih sehat, adil, dan harmonis.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 menjadi momen yang tak hanya simbolis, tapi juga bersejarah.
Berbagai janji yang ia sampaikan menunjukkan adanya komitmen serius dari pemerintah dalam membela hak dan kesejahteraan buruh, sembari tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Langkah-langkah seperti penghapusan outsourcing, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, percepatan RUU PPRT, perlindungan pekerja kelautan, pembentukan Satgas PHK, hingga fasilitasi dialog buruh dan pengusaha menjadi awal dari babak baru hubungan buruh dan negara.
Kini harapan besar telah disematkan di pundak Presiden Prabowo. Waktulah yang akan membuktikan sejauh mana janji-janji tersebut akan terwujud untuk membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
***
