BERNASNEWS – Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna QRIS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai 913 ribu orang hingga Februari 2025.
Sementara jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS di wilayah ini juga mengalami peningkatan signifikan, yakni mencapai 891 ribu merchant.
Data tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY yang digelar pada Rabu (16/4/2025).
Acara ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi kinerja TP2DD sekaligus momentum untuk menyusun strategi perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Ibrahim menjelaskan bahwa BI terus berkomitmen mendukung digitalisasi transaksi melalui pengembangan ekosistem pembayaran digital, khususnya QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
“QRIS telah menjadi game changer dalam mendukung pembayaran pajak dan retribusi daerah (PDRD), yang berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Peningkatan akseptasi QRIS di DIY juga tak lepas dari kampanye Jogja QRIStimewa yang digagas BI DIY untuk memperluas adopsi sistem pembayaran non-tunai di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
Komitmen Pemerintah Daerah dan Inovasi Digital
Dalam HLM tersebut, seluruh kepala daerah se-DIY menandatangani Komitmen Pembaruan Roadmap TP2DD sebagai langkah konkret dalam memperkuat digitalisasi keuangan daerah.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan dua arahan strategis, yakni pentingnya menyesuaikan roadmap dengan perkembangan ETPD terkini dan perlunya pendokumentasian rencana aksi secara sistematis sebagai acuan evaluasi di masa mendatang.
“Kolaborasi, konsistensi, dan inovasi menjadi kunci untuk membangun ekosistem keuangan daerah yang inklusif, efisien, dan modern,” ujar Sri Sultan HB X dalam sambutannya.
Acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Aplikasi DIGDAYA (Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta) oleh Gubernur DIY.
Aplikasi besutan Bank BPD DIY tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kemendagri, dan diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Direktur Eksekutif Bank Indonesia DIY, Ibrahim, turut menyampaikan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya BI dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di daerah.*
