BERNASNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pada tahun 2022 transfer dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua naik menjadi 43,48 triliun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 42,47 triliun.
Sementara transfer dana untuk Papua Barat Tahun 2022 juga naik menjadi Rp 19,61 triliun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 16,45 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Papua pada hari Jumat 26 November 2021.
“Teman-teman wartawan bertanya mengenai anggaran Transfer Keuangan dan Dana Otsus Papua 2021 dan 2022 maupun anggaran untuk beasiswa anak-anak Papua yang dibiayai oleh APBD. Saya sampaikan rincian data Transfer ke Papua dan Papua Barat seperti terlihat di tabel foto,” kata Menkeu dikutip Bernasnews.com di akun Instagram @smindrawati.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, pada tahun 2021 Papua mendapat total transfer Rp 42,47 triliun dan tahun 2022 naik menjadi Rp 43,48 triliun. Kenaikan ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2021 mengenai Otsus Papua dari 2 persen DAU Nasional menjadi 2,25 persen DAU Nasional.
Sementara untuk Papua Barat Tahun 2021 mendapat transfer Rp 16,45 triliun dan tahun 2022 naik menjadi Rp 19,61 triliun.
Dikatakan, selain Dana Transfer ke daerah yang dikelola Pemerintah Daerah dalam APBD, Pemerintah Pusat (Kementrian dan Lembaga) masih melakukan belanja di Papua dan Papua Barat mencapai Rp 24,65 triliun pada tahun 2021.
“Dana yang sangat besar ini pasti cukup untuk membayar beasiswa anak-anak Papua. Bahkan anak-anak Papua juga mendapat beasiswa melalui afirmasi LPDP,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Dikatakan, anggaran negara yang besar untuk Papua dan Papua adalah untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat. Untuk memerangi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, program UMKM, melatih tenaga kerja, membangun Infrastruktur dan pencapaian sustainable development goals.
Menurut Menkeu, Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, baik tingkat propinsi, kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab sangat besar untuk mengelola anggaran secara tepat guna, tepat sasaran, tidak dikorupsi dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada rakyat Papua dan Papua Barat.
Data mengenai Dana Transfer Pemerintah Pusat ke semua daerah di Indonesia sebenarnya bisa diakses dengan mudah.
Untuk Tahun 2021 ada di link http:// www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=17827. Sedangkan untuk tahun 2022
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=20581.
https://www.instagram.com/smindrawati/
“Transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari tata kelola yang baik. Mari kita jaga dan awasi penggunaan dan pelaksanaan APBN dan APBD yang merupakan bagian dari Keuangan Negara,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (lip)
