BERNASNEWS.COM – Menko Polhukam Mahfud MD diundang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memberi pembekalan kepada Danrem dan Dandim seluruh Indonesia di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2021) siang.
Sebelumnya, pada Rabu 3 November 2021 nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa diumumkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya DPR RI melalui Komisi I melakukna fit and proper test yang menurut rencana akan dilakukan pada Kamis, 6 November 2021. Paling lambat 20 hari sejak DPR RI menerima surat pengajuan dari Presiden, DPR RI memberikan persetujuan kepada Presiden.
Dalam siaran pers Kementerian Polhukam Nomor 180/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2021 yang diterima Bernasnews.com, Jumat 5 November 2021, Menko Polhukam diundang khusus untuk memberi pembekalan pada acara apel Danrem dan Dandim se-Indonesia tentang perkembangan situasi terkini bidang politik, hukum dan keamanan.
Ini merupakan yang kedua kali Jenderal Andika mengundang Menko Polhukam ke Mabes AD, setelah tahun lalu Mahfud MD juga hadir pada acara yang dihadiri para perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Angkatan Darat itu.
Dalam kunjungan kedua ini, Menko Polhukam menyampaikan tribute atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi serta membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tribute kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Seluruh Prajurit TNI dimanapun saudara bertugas. Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan 5 (lima) besar terbaik dari 215 negara,” papar Menko Polhukam di hadapan para petinggi TNI AD, Danrem dan Dandim se-Indonesia.
Menko Polhukam juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI, serta responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam. Mahfud MD juga menjelaskan langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata di Papua.
“Kebijakan ini, dalam tataran teknis antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan,” kata Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.
Terkait kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis secara politik dilakukan dengan dialog, secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.
“Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana tindakan terorisme dikaitkan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua,” tegas Menko Polhukam.
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam mengingatkan agar TNI agar tetap menjaga netralitas di tengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 termasuk pemilu dan pelaksanaan KTT G20.
“Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan,” kata Mahfud. (*/lip)