BERNASNEWS.COM – Guna membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia sekaligus mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik.
Selain itu, diharapkan ara ahli kebijakan publik ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tumpang tindih berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Hal itu disampaikan Riant Nugroho, Founder Program Mini Magister Kebijakan Publik (PMM KP) sekaligus Presiden Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI), dalam acara wisuda angkatan keempat lulusan Pendidikan Mini Magister Kebijakan Publik di Jakarta, Kamis (26/08/2021). PMM KP ini diselenggarakan oleh Rumah Reformasi Kebijakan (RRK).
Dalam rilis yang dikirim Noni Kusnita, Humas MAKPI yang juga salah seorang wisudawati, dijelaskan, acara wisuda pada hari ini (Kamis, 26/8/2021) merupakan momentum kelulusan angkatan pertama Pendidikan Mini Magister Kebijakan Publik dengan 28 orang yang dinyatakan lulus dari 393 orang yang terdaftar sebagai peserta. Pada awalnya, tercatat sebanyak 1.200 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta, namun hanya 393 calon yang diterima.
“Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan berbagai kebijakan publik yang merupakan hak dari rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan para pemikir tentang kebijakan publik agar kebijakan publik yang dikeluarkan tidak bertentangan atau menyimpang dari Cita-cita dan Tujuan Nasional sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. MAKPI sendiri didirikan pada 1 Juni 2021,” ujar Riant Nugroho.
Menurut Riant Nugroho, peserta yang lulus akan tergabung dalam Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) yang merupakan organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran, bertujuan untuk memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik Indonesia.
MAKPI juga didirikan untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional, maupun lokal dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan Republik Indonesia
Sementara Direktur RRK Firrean Suprapto menambahkan, program mini magister kebijakan publik yang mensyaratkan harus lulus strata satu, dirancang oleh Pengelola RRK dan para pakar Kebijakan Publik. Program mini magister ini didirikan pada tahun 2020 sebagai hadiah ulang tahun ke-75 RI. Program ini bertujuan ingin membangun kebijakan publik untuk masyarakat dan diharapkan para lulusan akan menyumbangkan sumbangsihnya bagi negara. Acara wisuda yang dilaksanakan secara daring merupakan puncak program dari angkatan pertama.
Mata kuliah yang diberikan meliputi Kebijakan Unggul – Indonesia Unggul, Teori Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Unggul Sebagai Hak Warganegara, Mencegah Korupsi Kebijakan, Kebijakan Publik In Action, Kebijakan Publik dan Strategi Bisnis, Pancasila-Filsafat Kebijakan Publik Indonesia serta di penghujung program pendidikan semua peserta diminta untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
Banyak kebijakan publik yang tidak efektif untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan. Tidak tahu kebijakan publik, tidak mengerti cara pembuatan kebijakan publik, tidak memahami makna efektivitas sebuah kebijakan publik adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak efektif. Sebagai dampaknya adalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi bertentangan dengan pelaksanaannya.
Muhammad Dawrinsyah, perwakilan peserta yang lulus, menyatakan kesannya bahwa pendidikan profesi ini mempertemukan para peserta dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Pertemuan ini memperkaya wawasan dalam melihat berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan kacamata yang sama yakni kebijakan publik. (lip)
