Home News 11 Kali Berturut-turut, DIY Raih Opini WTP

11 Kali Berturut-turut, DIY Raih Opini WTP

23
0
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X (tengah) menghadiri rapat secara daring pada Selasa (14/9/2021) di Ruang IDMC, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Ia didampingi, Inspektur DIY Wiyos Santoso dan Kabid Akuntansi BPKA DIY Endrawati Utami.

BERNASNEWS.COM – Sebanyak 11 kali berturut-turut, Pemda DIY meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Pemda DIY pun mendapat penghargaan dari BPK dan pada saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.

Penghargaan diterima Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X secara daring pada Selasa (14/9/2021) di Ruang IDMC, Kompleks Kepatihan Yogyakarta didampingi Inspektur DIY Wiyos Santoso dan Kabid Akuntansi BPKA DIY Endrawati Utami.

Pada rapat dengan tema Bangkitkan Ekonomi Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi itu juga dilakukan peluncuran buku Mengawal Akuntabilitas, talkshow dan penyerahan penghargaan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP. Penghargaan diberikan pemda/lembagai yang telah mendapatkan opini WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali.

Menurut Endrawati, Pemda DIY telah memperoleh opini WTP dari BPK RI sebanyak 11 kali, yaitu laporan keuangan selama tahun 2010-2020.

“Terkait dengan pelaporan keuangan tahun 2021 ini, kami berharap kedepn opini WTP tetap bisa dipertahankan dengan sistem informasi baru yang diterapkan oleh pemerintah. BPKA DIY tetap berupaya mendampingi semua OPD dengan aplikasi pendamping yang digunakan tahun 2021,” kata Endrawati yang dikutip Bernasnews.com dari Humas Pemda DIY, Selasa (14/9/2021).

Menurut Endrawati, aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan) BPKA DIY diharapkan bisa membantu tugas akuntansi dan pelaporan di semua OPD untuk penyajian laporan keuangan yang lebih baik.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bhwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kemanusiaan dan kesehatan yang mengubah kehidupan sosial ekonomi dan berimplikasi bagi keuangan negara. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut Menkeu, UU Nomor 2 tahun 2020 menjadi landasan hukum dan administrasi tata kelola bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luar biasa. Terutama menggunakan instrumen, yaitu keuangan negara, untuk melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19,melindungi masyarakat dari ancaman krisis sosial, ekonomi dan keuangan.

Sri Mulyani berharap seluruh Kementerian/ Lembaga tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku dan role model bagi teman-teman maupun bagi yang lain. Bagaimana mengelola dan menangani konflik, membantu masyarakat dan membangkitkan kembali ekonomi. (lip)

Humas Pemda DIY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here